Gadai BPKB Motor di Pegadaian Syariah

Solusi Gadai BPKB Motor sesuai Prinsip Syariah di Pegadaian

Gadai BPKB Motor di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah-“Gadai Syariah yang Mudah, Tepat Caranya, Berkah Hasilnya

Pegadaian syariah sebagai salah satu jenis pegadaian berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang menjadi salah satu solusi untuk mengajukan dana pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah islam. Menariknya di pegadaian syariah ini, nasabah tidak dikenakan bunga pinjaman dan hanya membayar mun’ah atau biaya pemeliharaan barang saja. Selain itu, dengan memilih pegadaian syariah, Anda juga telah menghindari hukum riba sehingga sangat tepat menjadi pilihan untuk mengajukan pinjaman dana.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan resmi berstatus BUMN, sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mengajukan pinjaman karena telah terjamin aman. Selain itu, pegadaian syariah juga menawarkan banyak jenis produk pinjaman yang bisa Anda dapatkan, mulai dari produk pinjaman dengan agunan emas perhiasan, emas batangan, berlian, barang-barang elektronik, sertifikat tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB), sampai dengan kendaraan bermotor. Jadi, bagi Anda yang ingin mengajukan pinjaman gadai BPKB motor, pegadaian syariah bisa menjadi solusi untuk dapatkan dana pinjaman.

Selain itu, jika Anda ingin membeli kendaraan bermotor namun belum memiliki dana, pegadaian syariah juga menyediakan produk pinjaman berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional untuk pembelian kendaraan bermotor. Sangat mudah bukan?

Apa itu Pegadaian Syariah?

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang menjadi bagian dari PT pegadaian (Persero) dengan kegiatannya yang bergerak di bidang gadai, pembiayaan maupun jasa lainnya sesuai syariat islam. Pegadaian syariah ini menawarkan banyak produk andalan berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan.

Jika Anda ragu apakah pegadaian syariah benar-benar sesuai prinsip syariah, maka Anda tidak perlu khawatir karena semua produk pegadaian syariah telah melalui persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional (DSN) ini merupakan bagian dari oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga turut membantu pihak-pihak terkait dalam menyusun peraturan dan/atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Beberapa pihak tersebut antara lain seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) ini terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah syariah. Jadi bisa dipastikan semua produk di pegadaian syariah aman untuk ditransaksikan.

Kelebihan Gadai BPKB Motor di Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah sebagai pegadaian yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

Pegadaian Syariah Resmi

Sebagai bagian dari PT.Pegadaian (Persero) yang melaksanakan kegiatan keuangan dengan sistem gadai dan sesuai dengan syariat islam, pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang resmi. Jadi, Anda tidak perlu khawatir karena pinjaman Anda akan aman.

Layanan gadai syariah tersedia di seluruh outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia

Pegadaian syariah menawarkan banyak sekali produk pengajuan pinjaman yang bisa Anda dapatkan, mulai dari agunan perhiasan emas, barang-barang elektronik, sertfikat tanah, sampai dengan barang-barang bergerak seperti halnya kendaraan bermotor. Selain proses pengajuannya yang mudah, layanan gadai ini juga bisa Anda dapatkan diberbagai outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

Tidak ada sistem bunga

Hal yang menarik dari pegadaian syariah adalah tidak adanya sistem bunga. Pegadaian dengan tujuan untuk tolong-menolong ini hanya mengenakan biaya pemeliharaan (mun’ah) dan/atau biaya penyimpanan barang saja dengan tarif yang terbilang rendah. Menariknya lagi, besar biaya pemeliharaan ini tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman Anda.

Bahkan, ada produk pembiayaan pegadaian syariah yang tidak mengenakan tarif pemeliharaan (mun’ah) sama sekali alias 0%, contohnya adalah produk pembiayaan Rahn Hasan yang menawarkan pengajuan pinjaman dengan tenor 60 hari dan maksimal plafon pinjaman Rp500.0000,-. Anda hanya akan mengembalikan uang dengan jumlah yang sama, yaitu Rp500.000,- tanpa dikenakan biaya pemeliharaan.

Menghindari riba

Dalam hukum islam, riba merupakan hal yang diharamkan. Riba sendiri merupakan kondisi dimana pengambilan bunga yang berlebihan terhadap suatu pinjaman pokok, sehingga terkesan mengarah kepada eksploitasi. Mengingat di pegadaian syariah tidak berlaku sistem bunga dan hanya mengenakan biaya pemeliharaan barang maka diharapkan pegadaian syariah bisa menjadi solusi untuk meminjam dana yang sesuai dengan hukum islam, terutama bagi seorang muslim.

Produk pembiayaan tidak kalah dengan pegadaian konvensional

Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menawarkan banyak produk pengajuan pinjaman yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Produk pegadaian syariah antara lain seperti produk pembiayaan Amanah, Rahn, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rahn Fleksi, Rahn Bisnis, dan Rahn Tasjily Tanah.

Masing-masing produk memiliki kegunaannya masing-masing yang disesuaikan dengan agunan dan/atau keperluan pengajuan pinjaman nasabah dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan untuk masing-masing produk pembiayaan. Anda bisa memilih untuk mengajukan pinjaman dengan produk pembiayaan mana sesuai dengan kebutuhan Anda.

Jaminan Keamanan Barang Gadai

Jika Anda mengajukan pinjaman gadai BPKB motor maupun pinjaman dengan jenis agunan lainnya, maka Anda tidak perlu khawatir karena pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang sudah teruji. Selain itu, barang Anda juga akan diasuransikan.

Pinjaman yang Optimum

Jika Anda khawatir bahwa uang pinjaman yang akan Anda dapatkan tidak setara dengan nilai taksiran barang jaminan Anda, maka itu tidaklah perlu. Hal ini karena pegadaian syariah memberikan uang pinjaman (marhun bih) hingga 90% dari nilai taksiran barang. Sehingga, rahin (orang yang menggadaikan) tidak akan dirugikan oleh rasio antara nilai taksiran barang jaminan (marhun) dan uang pinjaman (marhun bih) yang didapatkan. Hal ini membuktikan bahwa setiap barang akan diberikan nilai ekonomis yang wajar.

Sumber Pendanaan

Jika Anda ragu apakah sumber pendanaan pegadaian syariah benar-benar sesuai prinsip syariah, maka Anda tidak perlu khawatir dan ragu lagi. Sumber pendanaan pegadaian syariah adalah murni 100% berasal dari Bank Syariah dan Bank Muamalat Indonesia, sehingga kemurnian syariatnya sudah terjamin.

Istilah-istilah dalam Pegadaian Syariah

Berikut beberapa istilah yang biasa digunakan di pegadaian syariah yang perlu Anda ketahui.

  • Rahin adalah nasabah, yang menerima uang pinjaman dari transaksi rahn dan menyerahkan barang sebagai jaminan.
  • Murtahin adalah PT.Pegadaian (Persero) yang memberikan pinjaman dan menerima marhun.
  • Marhun adalah barang jaminan.
  • Marhun bih adalah uang pinjaman.
  • Mu’nah adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun milik rahin yang disimpan oleh murtahin sebagai jaminan pinjaman.
  • Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (marhun) tetap dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.
  • Rahn adalah nama layanan pemberian pinjaman dengan akad rahn (gadai) yang diberikan pegadaian kepada
  • Kuasa Pemutus Taksiran adalah pejabat pegadaian yang bertugas menetapkan nilai taksiran marhun dan menetapkan pinjaman.
  • Penaksir adalah karyawan pegadaian yang bertugas menentukan nilai barang jaminan.
  • SBR adalah Surat Bukti Rahn, formulir akad rahn yang disepakati oleh rahin dan
  • Outlet adalah Kantor Cabang dan/atau Unit Pelayanan Cabang Pegadaian yang memberikan layanan Pegadaian Syariah

Ketentuan Hak dan Kewajiban Gadai BPKB Motor di Pegadaian Syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn  menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

  1. Penerima barang (murtahin) memiliki hak untuk menahan barang (marhun) hingga semua utang yang menyerahkan barang (rahin)
  2. Barang (marhun) dan manfaatnya tetap menjadi milik yang menyerahkan barang (rahin). Prinsipnya, barang (marhun) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima barang (murtahin) kecuali atas izin yang menyerahkan barang (rahin) dengan tidak mengurangi nilai barang (marhun) serta pemanfaatannya hanya sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang (marhun) pada dasarnya menjadi kewajiban yang menyerahkan barang (rahin) namun juga dapat dilakukan oleh penerima barang (murtahin). Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban yang menyerahkan barang (rahin).
  4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (marhun) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  5. Penjualan barang (marhun)
  6. Apabila telah jatuh tempo, penerima barang (murtahin) harus memberikan peringatan kepada yang menyerahkan barang (rahin) agar segera melunasi hutangnya.
  7. Apabila yang menyerahkan barang (rahin) tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang (marhun) akan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  8. Hasil penjualan barang (marhun) digunakan untuk melunasi utang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  9. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik yang menyerahkan barang (rahin) dan kekurangannya menjadi kewajiban

Apabila salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Selain itu, ditentukan juga beberapa ketentuan sebagai berikut.

  1. Pemberi gadai (rahin) dapat meminta penundaan lelang sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang tersebut dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pihak penerima gadai (murtahin).
  2. Pemberi gadai (rahin) berhak memperoleh uang kelebihan dari hasil lelang (jika ada) selama 12 bulan, jika tidak diambil lebih dari 12 bulan, maka uang kelebihan lelang tersebut disepakati menjadi dana sedekah.
  3. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat penggantian atas kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeur) yang ditetapkan pemerintah.
  4. Pemberi gadai (rahin) berkewajiban untuk membayar pelunasan yang terdiri dari uang pinjaman (marhun bih), biaya pemeliharaan (mu’nah) dan biaya proses lelang (jika ada).
  5. Pemberi gadai (rahin) membayar jasa penitipan, apabila uang pinjaman (marhun bih) telah dilunasi, namun rahin belum mengambil barang (marhun) 10 hari setelah tanggal pelunasan
  6. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban kepada penerima gadai (murtahin), maka pemberi gadai (rahin) wajib membayar kekurangan tersebut.
  7. Apabila pemberi gadai (rahin) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap penerima gadai (murtahin) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

Apabila kemudian terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, barang gadai (marhun) dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah dimana yang menyerahkan gadai (rahin) memberikan wewenang kepada penerima gadai (murtahin) untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Berikut ketentuannya.

  • Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai (rahin) dapat mewakilkan kepada penerima gadai (murtahin) atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.
  • Apabila jatuh tempo, penerima gadai (murtahin) harus memperingatkan pemberi gadai (rahin) untuk segera melunasi utangnya.
  • Apabila pemberi gadai (rahin) tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
  • Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  • Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai (rahin) dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
  • Jika pemberi gadai (rahin) tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai (murtahin) boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa murtahin boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai (rahin).
  • Jika penerima gadai (murtahin) tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai (rahin) dapat menuntut ganti rugi.

Ringkasan Isi Fatwa DSN MUI No.25 tentang Rahn

Agar Anda lebih mudah dalam memahaminya, berikut ringkasan isi fatwa DSN MUI No.25 tentang Rahn.

Aspek Isi
Jaminan –       Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang rahin dilunasi
Kepemilikan –       Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin

–       Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali dengan seizin rahin

Pemeliharaan & Penyimpanan –       Menjadi kewajiban rahin, namun tetap bisa dilakukan oleh murtahin

–       Biaya pemeliharaan menjadi kewajiban rahin

Biaya Pemeliharaan –       Tidak boleh berdasarkan pinjaman
Penjualan Marhun (barang) –       Murtahin wajib memperingatkan rahin jika telah jatuh tempo

–       Marhun dijual paksa melalui lelang syariah jika rahin tidak bisa melunasi utang

–       Hasil penjualan marhun akan digunakan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan, dan biaya penjualan

–       Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin

 

Ringkasan Isi Fatwa DSN MUI No.68

Selain diatur dalam DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, ketentuan hak dan kewajiban rahn juga diatur dalam DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily pada tanggal 06 Maret 2008. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (marhun) tetap dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

Rahn Tasjily disebut juga Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi dimana rahin hanya menyerahkan bukti sah kepemilikannya sebagai jaminan, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan rahin. Agar lebih mudah dipahami, berikut ringkasan isi fatwa DSN MUI No.68 tentang Rahn Tasjily yang perlu Anda ketahui.

Aspek Isi
Bukti Kepemilikan –       Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan kepada murtahin.
Status Kepemilikan –       Penyerahan barang jaminan berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.
Wewenang Penjualan Marhun –       Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang maupun dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah , apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
Pemanfaatan Marhun –       Pemanfaatan marhun oleh rahin harus dengan batas kewajaran sesuai kesepakatan.
Ketentuan Biaya –       Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah.

–       Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin.

–       Murtahin dapat mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang rill.

–       Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin.

 

Rukun dan Ketentuan Gadai di Pegadaian Syariah

  1. Rukun

Adapun rukun gadai yang diterapkan dan harus dipenuhi pegadaian syariah, antara lain sebagai berikut.

  1. Rukun Rahn Menurut Jumhur Ulama
  2. Sighat (lafadz ijab dan qabul)
  3. Orang yang berakad (rahin dan murtahin)
  4. Harta (marhun)
  5. Utang (marhun bih)
  6. Rukun Rahn Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 373
  7. Murtahin (yang menerima gadai)
  8. Rahin (yang menggadaikan)
  9. Marhun (barang yang digadaikan)
  10. Marhun Bih (utang)
  11. Akad
  12. Ketentuan

Adapun ketentuan gadai di pegadaian syariah, antara lain:

  1. Pelaku (rahin dan murtahin) harus berakal sehat, baligh dan cakap dalam hukum.
  2. Objek yang digadaikan (marhun)
  3. Barang gadai (marhun)

Secara umum, barang yang digadaikan harus memenuhi syarat, antara lain:

  • Marhun merupakan barang yang dapat dijual dan nilainya seimbang
  • Marhun merupakan barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan
  • Marhun harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
  • Marhun tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
  1. Utang (marhun bih), nilai utang dan tanggal jatuh tempo harus jelas.
  2. Sighat/Ijab Kabul, adalah pernyataan/ekspresi saling rida/rela antara pihak-pihak pelaku akad (murtahin dan rahin) yang dilakukan baik secara verbal dan/atau tertulis melalui melalui korespondnsi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Akad Perjanjian Gadai

Akad merupakan hal penting dalam sebuah transaksi. Hal ini karena sah tidaknya suatu transaksi ditentukan oleh akad. Selain itu, akad juga menjadi penentu akan haramnya riba dan halalnya jual beli ataupun transaksi. Pada dasarnya, pegadaian syariah menjalankan dua akad transaksi syariah, yaitu akad rahn dan akad ijarah.

Akad Rahn

Akad rahn (gadai) merupakan akad utama dalam pegadaian syariah. Akad rahn ini memiliki maksud bahwa pihak pegadaian syariah akan menahan harta (marhun) milik nasabah (rahin) sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan (pegadaian syariah) akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Dengan kata lain, dalam hal ini pegadaian syariah memiliki wewenang untuk menahan barang jaminan (marhun) milik nasabah sebagai jaminan atas utangnya.

Akad rahn ini hanya diperbolehkan atas utang-piutang (al-dain) yang timbul karena adanya akad qardh, jual-beli (al-bai’) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah)  yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan (marhun) terdapat sedikit perbedaan atas ketentuan akad rahn dan akad rahn tasjily, antara lain sebagai berikut.

Akad Rahn

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn, dijelaskan bahwa dalam akad rahn, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali dengan seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya hanya sekadar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan pemanfaatannya saja.

Akad Rahn Tasjily

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily, dijelaskan bahwa pemanfaatan barang (marhun) oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan Berakhirnya Akad Rahn

Akad rahn akan berakhir karena dan/atau jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

  1. Rahin membayar kewajibannya kepada murtahin
  2. Murtahin menyerahkan marhun kepada rahin
  3. Marhun dilelang/dijual
  4. Keputusan pengadilan
  5. Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang dan/atau jasa tanpa diikuti pemindahan atas kepemilikan barang itu sendiri. Pemindahan hak guna ini dilakukan dengan cara membayar upah sewa, sehingga melalui akad ini dimungkinkan pihak pegadaian untuk mengenakan upah sewa atas penyimpanan barang (marhun) milik nasabah yang telah melakukan akad.

 Perbedaan Akad Rahn (Gadai Syariah) dengan Gadai Konvensional

Aspek Gadai Syariah Gadai Konvensional
Landasan Hukum Al-Qur’an, Hadist, Ijtihad Ulama, POJK, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam  (KHEI) KUH Perdata
Motif Transaksi Tujuan tolong-menolong Tujuan bisnis
Perolehan Pendapatan Dihitung dari biaya pemeliharaan barang jaminan Dihitung dari uang pinjaman
Bentuk Jaminan Barang tetap dan barang bergerak Barang bergerak
Uang Kelebihan Lelang §  Uang kelebihan dihitung dari hasil penjualan/ lelang dikurangi uang pinjaman ditambah biaya pemeliharaan dan biaya penjualan.

§  Jika dalam satu tahun, nasabah tidak mengambil uang kelebihan, maka akan dihitung menjadi dana sedekah dan diserahkan kepada lembaga ZIS.

§  Uang kelebihan dihitung dari hasil lelang dikurangi uang pinjaman di tambah sewa modal/ bunga pinjaman dan biaya lelang.

§  Jika dalam satu tahun, nasabah tidak mengambil uang kelebihan, maka akan menjadi milik pegadaian.

 

Produk Pegadaian Syariah untuk Gadai BPKB Motor

Rahn

Produk pembiayaan rahn adalah salah satu produk pegadaian syariah yang menyediakan pengajuan pinjaman dengan jaminan berupa  emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya. Anda bisa mengajukan uang pinjaman (marhun bih) mulai dari Rp50.000,- sampai dengan Rp1.050.000.000,-  dengan jangka waktu pinjaman selama 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali. Selain itu, biaya administrasi yang dikenakan juga murah hanya sekitar Rp2.000,- sampai dengan Rp120.000,-.

Keunggulan Produk Pembiayaan Rahn

Berikut keuanggulan dari produk pembiayaan rahn, antara lain:

  1. Pelayanan Rahn tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
  2. Pinjaman (marhun bih) yang disediakan mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar lebih.
  3. Proses pinjaman tanpa diharuskan untuk membuka rekening.
  4. Prosedur pengajuan pinjaman sangat mudah.
  5. Jangka waktu pinjaman adalah 120 hari atau 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.
  6. Peneriman uang pinjaman bisa dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.
  7. Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu sekitar 15 menit.
  8. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu’nah atau biaya pemeliharaan selama masa pinjaman.

Ketentuan Pinjaman

  1. Plafon pinjaman yang bisa didapatkan hingga 92% – 95% dari nilai taksir barang.
  2. Biaya pemeliharaan (mun’ah) yang dikenakan sebesar 0,45% – 0,71% per 10 hari dari nilai taksir barang.
  3. Ijarah atau upah sewa yang dikenakan sebesar 5-7% per tahun.
  4. Jangka waktu pinjaman mulai dari 1-120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan membayar ijarah saja.

Persyaratan Pengajuan Pinjaman

Adapun untuk mengajukan pinjaman gadai BPKB dengan produk pembiayaan rahn, berikut persyaratannya.

  1. Fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya (SIM/Paspor)
  2. Memiliki barang jaminan (marhun)
  3. Membawa BPKB dan STNK asli
  4. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

Langkah-langkah Pengajuan Pinjaman

Jika Anda tertarik untuk mengajukan pinjaman gadai BPKB motor dengan produk pembiayaan rahn, berikut langkah-langkahnya.

  1. Siapkan dokumen persyaratan dan ketentuan pengajuan pinjaman produk pembiayaan rahn.
  2. Datang ke outlet pegadaian syariah dengan membawa barang jaminan (marhun).
  3. Barang jaminan (marhun) kemudian akan ditaksir oleh penaksir atau petugas pegadaian syariah.
  4. Uang pinjaman (marhun bih) diterima oleh nasabah secara tunai atau ditransfer.

Rahn Fleksi

Produk pembiayaan Rahn Fleksi adalah fitur dari produk rahn berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik, marhun emas, barang-barang elektronik maupun kendaraan bermotor. Produk pembiayaan Rahn Fleksi ini menawarkan pengajuan pinjaman dengan plafon tinggi dan ongkos titip yang dihitung harian. Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah 10 hari, 30 hari, 60 hari, dan minimal 5 hari.

Keunggulan Produk Pembiayaan Rahn Fleksi

Berikut keuanggulan dari produk pembiayaan rahn fleksi, antara lain:

  1. Diskon ongkos titip untuk pinjaman di bawah plafon tertinggi.
  2. Pinjaman dapat diperpanjang, dicicil bahkan ditambah.
  3. Diskon mun’ah untuk pinjaman di bawah plafon tertinggi.
  4. Bebas biaya administrasi
  5. Plafon pinjaman tinggi mulai dari 96%, 94% atau 93%.
  6. Jangka waktu pinjaman 10 hari, 30 hari, 60 hari, dan minimal 5 hari.
  7. Uang pinjaman diterima utuh tanpa potongan.

Ketentuan Pinjaman

  1. Plafon pinjaman yang bisa didapatkan 96%, 94% atau 93% dari nilai taksiran.
  2. Jangka waktu pinjaman 10 hari, 30 hari, 60 hari, dan minimal 5 hari.
  3. Mendapat diskon ongkos titip atau biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan barang (mun’ah) untuk pinjaman di bawah plafon tertinggi.
  4. Bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman.
Jangka Waktu Maksimal Marhun Bih
10 hari 96% × taksiran
30 hari 94% × taksiran
60 hari 93% × taksiran

Persyaratan Pengajuan Pinjaman

Adapun untuk mengajukan pinjaman gadai BPKB dengan produk pembiayaan rahn fleksi, berikut persyaratannya.

  1. Fotokopi KTP/Paspor
  2. Menyerahkan kendaraan bermotor, BPKB dan STNK sebagai jaminan selama masa kredit berlangsung, dan bisa ditebus saat pinjaman dilunasi.
  3. Menandatangani akad

Langkah-langkah Pengajuan Pinjaman

Jika Anda tertarik untuk mengajukan pinjaman gadai BPKB motor dengan produk pembiayaan rahn fleksi, berikut langkah-langkahnya.

  1. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan barang jaminan (marhun)
  2. Penaksir menaksir marhun dan menghitung uang pinjaman yang bisa didapatkan (marhun bih)
  3. Nasabah dan penaksir/KPT (Kuasa Pemutus Taksiran) melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti Rahn
  4. Nasabah menerima uang pinjaman (marhun bih) baik secara tunai ataupun via bank/transfer.
  5. Pegadaian menyimpan dan memelihara barang jaminan (marhun)

Contoh Surat Bukti Rahn dari Pegadaian

Arrum BPKB

Produk pembiayaan arrum adalah salah satu produk pegadaian syariah yang dikhususkan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria kelayakan dan telah berjalan selama lebih dari atau minimal satu tahun. Selain itu, untuk mengajukan pinjaman ini, usaha yang Anda jalankan juga harus sah secara syariat islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Produk pembiayaan ini hanya menyediakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Anda hanya perlu menyerahkan BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian sebagai jaminan. Pihak pegadaian tidak akan menahan kendaraan bermotor Anda, dan tetap bisa digunakan oleh nasabah.

Pada produk pembiayaan arrum Anda bisa mengajukan uang pinjaman (marhun bih) mulai dari Rp1.000.000,- sampai dengan Rp400.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 12 hingga 36 bulan. Menariknya, biaya administrasi yang dikenakan hanya sebesar 1% dari jumlah pinjaman dan bahkan untuk pinjaman 100 juta ke atas tidak dikenakan mun,ah akad.

Keunggulan Produk Pembiayaan Arrum BPKB

  1. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai dengan fatwa DSN – MUI.
  2. Jangka waktu pinjaman fleksibel mulai dari 12, 18, 24, hingga 36 bulan.
  3. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
  4. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
  5. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, sedangkan kendaraan dapat digunakan oleh nasabah.
  6. Uang pinjaman (marhun bih) mulai dari 1 juta sampai dengan 400 juta.

Ketentuan Pinjaman

  1. Plafon pinjaman yang bisa didapatkan hingga 70% dari nilai taksir kendaraan.
  2. Biaya pemeliharaan (mun’ah) yang dikenakan sebesar 0,7% per bulan dari harga taksir kendaraan.
  3. Jangka waktu pinjaman mulai dari 12 hingga 36 bulan.

Persyaratan Pengajuan Pinjaman

Adapun untuk mengajukan pinjaman gadai BPKB dengan produk pembiayaan arrum BPKB, berikut persyaratannya.

  1. Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI.
  2. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukan aslinya.
  3. Fotokopi Rekening Listrik/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan legalitas usaha/Surat Keterangan Usaha.
  4. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

Langkah-langkah Pengajuan Pinjaman

Jika Anda tertarik untuk mengajukan pinjaman gadai BPKB motor dengan produk pembiayaan arrum BPKB, berikut langkah-langkahnya.

  1. Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan Pembiayaan Arrum.
  2. Datang ke outlet Pegadaian Syariah dengan membawa barang jaminan (marhun).
  3. Isi formulir dan permohonan pembiayaan usaha Anda kepada pihak Pegadaian.
  4. Serahkan dokumen dan syarat permohonan pembiayaan untuk dianalisa dan diverifikasi oleh Tim Mikro Pegadaian.
  5. Tunggu persetujuan (approval) dari pihak Pegadaian. Proses pengajuan pinjaman ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari kerja karena pihak pegadaian harus melakukan survei tempat usaha dan mengecek kondisi fisik kendaraan.

Mekanisme Pegadaian Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, berikut mekanisme pegadaian syariah.

  1. Melalui akad rahn, nasabah akan menyerahkan barang sebagai jaminan. Kemudian barang jaminan (marhun) tersebut akan disimpan oleh pihak pegadaian di tempat yang telah disediakan dan dijamin keamanannya.
  2. Sebagai timbal balik atau akibat dari adanya jasa penyimpanan barang gadai oleh pihak pegadaian, maka akan timbul biaya-biaya berupa nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan atau biaya pemeliharaan barang, maupun biaya lain yang berkaitan dengan keseluruhan proses kegiatannya dalam pemeliharaan dan perawatan barang jaminan.
  3. Dengan demikian, atas dasar ini dibernarkan bahwa pihak pegadaian mengenakan biaya berupa upah sewa atas penyimpanan barang kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
  4. Dari upah sewa ini pegadaian syariah memperoleh penghasilan dan keuntungan, bukan melalui sewa modal atau bunga.

Comments are closed.